Penolakan PDIP beralasan hukum dan argumentatif karena Hak Angket adalah hak Anggota DPR. Sementara Parpol sekalipun punya Fraksi di DPR namun kedudukannya hanya sebagai fasilitator sehingga cukup dengan mendeclare dukungannya lewat media kepada publik, sudah memberikan legitimasi politik.
Usul Partai Nasdem tentang perlunya perjanjian dalam Hak Angket, telah melecehkan Hak Anggota DPR dan Hak Rakyat.
Ini kontraproduktif dan pragmatis bahkan memalukan karena telah memperlihatkan betapa watak transaksional Partai Nasdem dipertontonkan tanpa malu-malu.
Publik melihat, Partai Nasdem belum bisa melepaskan diri dari watak “transaksional” dalam berpolitik, hanya karena Partai Politik memiliki kekuasaan pengendali lewat Fraksi-Fraksi di DPR, lantas membuat Partai Politik berwatak transaksional dalam aktifitas politiknya.