Tokoh masyarakat Matim serahkan pernyataan sikap Kepada Dirjen Gakkum KLHK

gendang-sambi-kukung-tolak-tanah-ulayat-dijadikan-kawasan-puntuh-II

Jakarta, SorotNTT.com – Masyarakat adat Sambi-Golokukung, Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur menolak penetapan tanah ulayat mereka sebagai Kawasan Hutan Puntuh II. 

Tanah ulayat masyarakat adat Sambi-Golokukung tersebut mencakup puluhan lingko (tanah yang dimiliki oleh satu perkumpulan beberapa klan [wikipedia]), di antaranya:  Lingko Golo Labang, Lingko Bebel, Lingko Ojang, Lingko Dange, Lingko Libo Moho, Lingko Kelor, Lingko Pasang Nggeo, Lingko Laing Lewe, Lingko Lok Lece, Lingko Cemara, Lingko Pau Raja, Lingko Cembek Koe, Lingko Bongko Matakaba, Lingko Cembak Mese, Lingko Wekur Jarang, Lingko Bohor Waso, Lingko Libo Kilit, Lingko Raok, Lingko Libo Galang, Lingko Libo Tao, Lingko Gali Ulu, Lingko Golo Lada, Dan Lingko Wiwit.

Dalam pertemuan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang difasilitasi Dirjen Penegakkan Hukum KLHK (Dirjen Gakkum KLHK), Rasio Ridho Sani, di Jakarta, Sabtu ( 1/10/2019), dan dihadiri utusan masyarakat adat Sambi-Golokukung dan tokoh-tokoh Manggarai Timur diaspora, Marianus Kisman alias Bobek, menjelaskan kronologis konflik antara masyarakat adat dengan pihak Kehutanan. 

BACA JUGA:  Hari Pahlawan Di Kondisi Pandemi, Maknanya?

Dikatakannya, pada bulan Maret – Mei 2018, pihak Kehutanan melalui Pemerintah Desa Satar Padut mengedarkan formulir untuk diisi oleh masyarakat tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu, apa tujuannya?.

Sebagian  masyarakat mulai mengisi formulir tersebut karena dijanjikan untuk mendapat sertifikat tanah. Sebagian masyarakat yang paham dengan isi formulir yang tidak lengkap tersebut (hanya formulir lampiran), sempat mengajukan protes dan mempertanyakan maksud dan tujuan formulir yang diedarkan tersebut. 

Ada beberapa kejanggalan yang mencurigakan dalam formulir yang diterima masyarakat, di antaranya: Pertama, formulir lampiran yang diterima masyarakat tidak disertai halaman narasi tentang maksud dan tujuan dari formulir tersebut. Masyarakat hanya diminta mengisi Lampiran 3, lampiran 4 dan lampiran 5. Lampiran 1 dan 2 tidak ada. Kedua, lampiran 5 formulir tersebut berisi pakta integritas kepala desa/lurah yang tidak diketahui oleh masyarakat adat dan isi surat ditulis, ”Dalam rangka proses permohonan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Satar Padut dan seterusnya”. 

Masyarakat adat Gendang Sambi-Golokukung merasa bahwa formulir yang diedarkan dengan janji untuk mendapatkan sertifikat tanah adalah jebakan yang disengaja oleh pihak Kehutanan berkaitan dengan tanah ulayat. 

BACA JUGA:  Beredar Pesan WhatsApp"Ada Upaya Menyuap Wakil Jaksa Agung Dengan 1 Batang Gading"Untuk Hentikan Penyidikan Korupsi di Sikka, NTT

Kecurigaan masyarakat adat Gendang Sambi-Golokukung semakin kuat ketika ada rumor, bahwa Pemerintah Desa Satar Padut mengintimidasi masyarakat agar segera mengisi formulir yang telah diedarkan dengan ancaman, ”Jika tidak mengisi formulir akan mencabut hak atas tanah, dan jika mengisi formulir akan mendapat sertifikat tanah secara cuma-cuma.”

Intimidasi dan janji manis Pemerintah Desa Satar Padut membuat sebagian besar masyarakat adat Sambi-Golo Kukung mengisi formulir tersebut. Masyarakat adat Gendang Sambi-Golokukung mengajukan protes dan meminta pihak Kehutanan untuk menghentikan proses pendataan yang tidak transparan dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. 

Namun gelombang protes masyarakat tidak dihiraukan. Bulan Agustus 2018 lalu, pihak Kehutanan, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi yang didampingi utusan Dirjen Kehutanan, UPTD Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), kembali hadir untuk menjemput formulir yang telah diisi warga.

Pada saat itu sejumlah warga sempat mengajukan protes, tetapi sekali lagi pihak kehutanan tidak menghiraukan protes warga, dan membawa semua formulir yang telah diisi masyarakat ke Borong dengan menggunakan mobil patroli Dinas Kehutanan. 

BACA JUGA:  Meluruskan Kelirumologi Peneliti Tentang Plan Semen Manggarai Timur

Harapan dan impian masyarakat yang telah mengisi formulir ternyata hanya sebuah mimpi buruk. Setahun setelah berlalu, tepatnya Agustus 2019 pihak Kehutanan (Dinas Kehutanan Provinsi, UPTD Manggarai Timur dan Utusan Dirjen Kementerian Kehutanan) datang lagi dengan membawa program baru, Perhutanan Sosial (PS).  Kehadiran mereka hanya diketahui oleh Pemerintah Desa  Satar Padut dan  sebagian kecil masyarakat adat di Kampung.

Laporan : Tim