HukumNasional

TPDI Laporkan Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata ke Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI

20230428 053210 1

SOROTNTT.COM-Kapolres Nagekeo AKBP Yudha Pratana dilaporkan ke Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia oleh Advokat-Advokat yang tergabung di Tim Pembela Demokrasi Indonesia(TPDI) pada Senin 24 April 2023 

Tim Advokat TPDI yang melapor Kapolres Nagekeo tersebut diantaranya Petrus Salestinus, SH, Yohanes Blasius Doy, SH dan Yustinus Ewaldino D, SH

Berdasarkan rilis yang diterima media ini pada Kamis 27 April 2024, dijelaskan bahwa laporan yang dilakukan tersebut terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kede Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata berupa:

“Perbuatan Mengancam Warga Masyarakat dalam forum penyelesaian sengketa tanah yang menjadi Obyek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Mbay Lambo dan Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Kekerasan terhadap Saudara Patrick Djawa, Wartawan TribunFlores.com di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT”.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan laporan/ Pengaduan Pelanggaran Etika tersebut diantaranya:

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 25 dan pasal 26 Peraturan Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Negara RI bahwa Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh Pelapor kepada Pelayan Pengaduan pada Fungsi Profesi dan Pengaman tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) disertai bukti pendukung. Sedangkan Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengadu kepada pelayan pengaduan di lingkungan Polri tentang dugaan terjadinya Pelanggaran KEPP.

2. Bahwa di dalam Peraturan Kepolisian Negara No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI pasal 3 ayat (1), ditegaskan bahwa Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam: a. Etika Kenegaraan; b. Etika Kelembagaan; c. Etika Kemasyarakatan; dan d. Etika Kepribadian. 

Sedangkan pada ayat (2), ditegaskan bahwa Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara : a. Pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang terdiri atas : 1. Sidang KEPP; 2. Sidang KEPP banding; dan/atau 3. Sidang KEPP PK. 

3. Bahwa kedudukan Para Pelapor adalah Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia/TPDI, karena hak, tanggung jawab dan kewajiban hukumnya, setelah mendapatkan Laporan/Informasi dari Masyarakat Nagekeo, Flores NTT, tentang

BACA JUGA:  Vivi, Mantan Aktris Cilik Bercita-Cita Jadi Pengacara

beberapa peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP), diduga dilakukan oleh Terlapor dkk(Kapolres Nagekeo dan kawan-kawan) Menyusun dan menandatangani Laporan/Pengaduan ini kepada Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI

Adapun Kronologi Kejadian Perkara

“Pada tanggal 02 Agustus 2022, kira-kira pukul 15.26 WITA, ketika Kapolres Nagekeo sedang bertemu dengan warga Masyarakat Suku Kawa dan beberapa suku lainnya yang terlibat perselisihan tentang pemilikan tanah untuk Proyek Strategis Nasional Waduk Mbay-Lambo, Kapolres Nagekeo memberikan pesan-pesan kepada Masyarakat sambil marah-marah kemudian menancapkan pisau komandonya di atas meja bertaplak warna biru, perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa takut bagi warga untuk bermusyawarah”.

Adapun yang menyaksikan peristiwa penancapan pisau di atas meja rapat oleh Kapolres Nagekeo pada tanggal 02 Agustus 2022, adalah puluhan anggota masyarakat Suku Kawa, beberapa tokoh masyarakat dari Ndora, Kepala Pertanahan Nagekeo, Dominikus B, Para Wartawan Arjuna, Kasat Intel Serfolus Teguh, Pengawas Proyek, Wigbertus Ceme.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah di Titik Nol Waduk MbayLambo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo yang masuk dalam wilayah hukum Polres Nagekeo, Polda NTT. Adapun barang bukti saat ini adalah rekaman video kejadian perkara pada tanggal 02 Agustus 2022 dan print out berita Media Online.

Selain dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) sebagaimana diuraikan di atas, Kapolres Nagekeo juga diduga melakukan tindakan mengancam keselamatan dan keamanan seseorang wartawan TribunFlores.com bernama Patrick Djawa, yang dilakukan dengan cara membuat Group WA dengan nama Kaisar Hitam Destroyer (GWA KH- Destroyer), lalu memberi pesan kepada beberapa wartawan Anggota GWA KH Destroyer, agar membuat stress Wartawan TribunFlorwes.com bernama Patrick Djawa, kemudian terjadi percakapan di GWA KH Destroyer dengan narasi akan mematahkan rahang Patrick Djawa dan ke sampah dan memasukkan ke sampah.

Kapolres Nagekeo juga sering menggunakan kata Jihad saat marah-marah dengan warga setempat yang keberatan dengan lokasi tanah yang hendak dibangun Mushola, dimana AKBP. Yudha Pranata memaksakan kehendak untuk membangun Mushola, salah satu pernyataan Jihad itu diucapkan pada tanggal 14 Juni 2022 di rumah adat Lando Lerong.

BACA JUGA:  Kompak Indonesia Mendesak Kapolda NTT Tuntaskan Kasus Korupsi Rumah Sakit Pratama Boking di TTS

Bahwa terkait peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Kapolres Nagekeo diduga telah melanggar Peraturan Kepolisian Negara No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI khususnya tentang Etika Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d Peraturan Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI.

Selain dari pada itu, terdapat tindakan Kapolres Nagekeo dan Kawan-kawan berupa membuat dan menggunakan sarana Media Sosial dan Media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarkan pengancaman secara psikis dan pemufakatan jahat dan ujaran kebencian melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik atau memalui teknologi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) jo. pasal 27 ayat (4) dan pasal 45 A ayat (2) jo. pasal 45 B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, perbuatan mana dapat dikualifikasi sebagai melanggar Etika Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g , Peraturan Kepolisian Negara R.I.No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara R.I.

Tindakan Kapolres Nagekeo telah menimbulkan rasa takut, tidak hanya bagi Patrick Djawa, wartawan Tribun Flores.com dkk. tetapi juga mengancam kebebasan Pers dalam mengungkap fakta atas sebuah peristiwa sesuai tugas-tugas jurnalistik, terutama sangat mengganggu tugas Wartawan sehari-hari yang secara profesional dituntut independensi dan kebebasan dalam menulis berita.

Padahal Kapolres Nagekeo seharusnya tahu bahwa selaku Anggota Kepolisian terlebih-lebih sebagai seorang perwira menengah dengan jabatan sebagai Kapolres Nagekeo, ia diikat oleh UU No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara RI, oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 2 tahun 2016, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolsian Negara R.I., Peraturan Kepolsian Negara No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa di dalam Peraturan Kepolsian Negara No. 7 Tahun 2022 Tentang  Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI pasal 3 ayat (1), ditegaskan bahwa Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam: a. Etika Kenegaraan; b. Etika Kelembagaan; c. Etika Kemasyarakatan; dan d. Etika Kepribadian. 

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Lantik Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala BNPT

Sedangkan pada ayat (2), ditegaskan bahwa Pelanggaran terhadap KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dengan cara : a. Pemeriksaan pendahuluan; b. Sidang terdiri atas : 1. Sidang KEPP; 2. Sidang KEPP banding; dan/atau 3. Sidang KEPP PK.

Sehingga jikalau dihubungkan dengan peristiwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka tindakan Kapolres Nagekeo merupakan ancaman serius terhadap Masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapat di hadapan pejabat publik apalagi di hadapan Polisi, juga ancaman serius terhadap profesi Wartawan dalam menjalankan tugas sehari-hari terutama mengungkap kejahatan serius yang terjadi di tengah masyarakat.

Tuntutan Untuk Diproses Secara Etik

Selanjutnya Tim TPDI menyampaikan Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolsian Negara No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI, mengharapkan kiranya terhadap Kapolres Nagekeo dan kawan-kawan dikenakan proses pemeriksaan pendahuluan dan sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepolsian Negara No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI dengan memfokuskan pada kewajiban dan larangan dalam Etika Kenegaraan; Etika Kelembagaan; Etika Kemasyarakatan; dan Etika Kepribadian. 

Adapun bukti yang urut dilampirkan dalam Laporan ini berupa, Fotocopy Berita Media Online dan video rekaman klarifikasi Kapolres Nagekeo, termasuk mengajukan beberapa saksi untuk didengar keterangannya, terutama warga masyarakat yang merasa terancam dan ketakutan saat Kapolres Nagekeo menancapkan pisau di hadapan warga dan Patrick Djawa, wartawan TribunFlores.com dan kawan-kawan.

Oleh karena itu Tim TPDI sangat berkepentingan untuk menjaga citra Polri di mata masyarakat dan membebaskan masyarakat dari rasa takut terhadap Polisi, dan mohon kiranya Laporan tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian ini diproses oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian atau KKEP untuk diproses lebih lanjut dengan menyita barang bukti berupa HP milik Kapolres Nagekeo dan Anggota WAG KH-Destroyer lainnya.