SOROTNTT.Com— Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut terkesan menutupi dugaan terkait rendahnya kualitas pengaspalan di Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut.
Sekretaris DPMD Garut, Erwin Rianto Nugraha.S.Sos.M.Si meminta kepada awak media untuk tidak menindaklanjuti pemberitaan terkait pengasaplan di Desa Gunamekar.
“udah masalah Desa Gunamekar kalau bisa jangan diperpanjang”, ujarnya, Rabu (31/5/23).
Begitupun, Kabid DPMD Idad Badrudin S.E, mengaku tidak bisa mengambi sikap atas persoalan di Desa Gunamekar karena beralasan sudah ditangani Sekdis.
“Saya tidak bisa mengkoordinasikan masalah ini karena pimpinan sudah menyuruh Sekdis, saya patuh aja sama atasan jadi yang memanggil kepala desa”, jelasnya
Terpisah, Ketua DPW MOI Jawa Barat sekaligus Pimpinan Redaksi Perwira Satu Partner, R. Satria Santika (Bro Tommy) menyesalkan sikap para pejabat DPMD Kabupaten Garut.
“Pernyataan pak Sekdis bagi saya menjadi tanda tanya besar kenapa dia meminta untuk tidak memperpanjang, ada apa. Padahal saya sangat mengharapkan ketika ada temuan wartawan atau beredarnya sebuah pemberitaan disikapi dengan baik, dievaluasi dan monitoring langsung ke lapangan supaya ada perbaikan kedepannya”, ungkap Tommy, Jum’at (2/6/23).
Lebih lanjut, kata Tommy, selama ini sikap Kepala Desa Gunamekar, Evie Eryani sangat tidak kooperatif terhadap awak media.
“Dari awal memuat pemberitaan tidak ada klarifikasi dari kepala Gunamekar terhadap wartawan bersangkutan, malah membuat berita bantahan lewat media lain, itu sama saja dengan memperkeruh suasana”, imbuh Tommy
Disisi lain, orang dekat Kepala Desa Gunamekar berinisial R, juga berkomentar serampangan. Dia menyikapi pemberitaan dengan nada menyepelekan.
“biarin berita jangan dikomentar itu media cari sensasi dan bikin gaduh”, ujar R beberapa hari lalu
Tak sampai disitu, R malah mengatakan bahwa media tidak ada yang berani menaikan pemberitaan terkait DD yang tidak dialokasikan dan pemotongan BLT di salah satu Desa masih di wilayah Kecamatan Bungbulang.
“Mun arek oge tuh taeken desa anu dana desa teu diterapken warani mah teras BLT DD keur rakyat miskin teu dikasihkeun taekeun berita mah”, tandasnya
