Herry Battileo menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis

Aparat Diminta Usut Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

Nasional

Jakarta, SorotNTT.com – Wajah kebebasan pers di Indonesia kembali tercoreng dengan adanya intimidasi dan tindak kekerasan terhadap jurnalis yang meliput acara Malam Munajat 212 di lapangan Monas. Barisan keamanan dari panitia penyelenggara menghalang-halangi belasan jurnalis untuk melakukan tugasnya meliput aksi pencopetan.

Massa memaksa jurnalis untuk menghapus semua dokumentasi berupa foto maupun video. Beberapa jurnalis bahkan mengalami tindak kekerasan fisik. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jelas, pelaku kekerasan dan usaha menghalang-halangi pekerjaan jurnalis telah melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat, intimidasi, persekusi, dan aksi kekerasan terhadap jurnalis mulai marak sejak Pilkada DKI Jakarta 2017.

Rentetan persekusi dan kekerasan terhadap jurnalis terus terulang. Ada rentetan kasus, seperti yang dialami oleh Jurnalis Metro TV dan Global TV saat meliput Aksi 112 tahun 2017. Saat itu, mobil Kompas TV diusir oleh massa aksi. Kemudian juga ada aksi persekusi jurnalis Detik.com yang hendak mengambil foto sampah dalam aksi Bela Tauhid II, November 2018 lalu. Sebelumnya juga terjadi persekusi terhadap jurnalis Kumparan.com saat membuat liputan tentang imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Persekusi juga menimpa jurnalis CNNIndonesia.com yang membuat berita kutipan doa dari tokoh politik Amien Rais.

Rentetan kasus-kasus persekusi ini menunjukkan adanya ancaman kekerasan nyata bagi jurnalis saat bekerja. Selain kekerasan fisik langsung, ada juga pola kekerasan baru, yaitu persekusi dengan cara doxing atau tracking data pribadi jurnalis, kemudian diunggah di media sosial dengan menambahkan narasi provokatif. Menyikapi kasus-kasus kekerasan dan intimidasi yang kerap menimpa jurnalis pada tahun politik ini, AJI Jakarta dan LBH Pers mengadakan diskusi dengan tema “Intimidasi Jurnalis, Cederai Demokrasi” di Sekretariat AJI Jakarta, Minggu (3/3/2019) sore. 

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin mengatakan, tindakan sekelompok massa yang mengintimidasi jurnalis saat meliput di ruang-ruang publik, bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik. Tindakan itu termasuk dalam pelanggaran pidana yang melanggar UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

“Kalau kita perhatikan, sejak aksi massa 212 pada tahun 2016 sampai dengan Malam Munajat 212, selalu saja ada kekerasan yang dialami jurnalis saat meliput. Ada persekusi yang menimpa jurnalis Metro TV, Tirto.id, CNN Indonesia, dan Detik,” kada Ade. 

Menurut Ade, harus ada komitmen dan ketegasan dari stakeholder terkait untuk mendukung iklim kebebasan pers di Indonesia. Baik itu dari aparat kepolisian, pimpinan organisasi kemasyarakatan, bahkan dari perusahaan media tempat jurnalis bekerja. 

“Terutama dari ormas, harus ada instruksi langsung dari pemimpinnya, bahwa tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap jurnalis saat meliput. Ketegasan itu diperlukan sebagai bentuk dukungan terhadap iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia,” ujar Ade.

Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani menegaskan, setiap usaha yang menghalang-halangi kerja jurnalistik sama saja dengan mencederai demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berfungsi untuk mengawasi semua sektor dalam sistem bernegara baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

“Bagaimana jurnalis bisa melakukan fungsi pengawasan kalau saat meliput selalu mendapat tekanan dari massa? Ini kegelisahan yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan. Polisi harus tegas menindak pelaku menggunakan UU Pers,” ujar Asnil.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia, Wahyu Dhiyatmika menyerukan agar semua jurnalis bersatu untuk memerangi tindak kekerasan ini. Menurutnya, tidak mudah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebebasan pers. 

“Yang diperlukan adalah kekompakan. Kita bisa belajar dari kasus remisi Susrama, bagaimana kita bersama-sama berjuang memerangi impunitas terhadap pembunuh jurnalis. Penyerangan terhadap wartawan adalah penyerangan terhadap demokrasi,” kata Wahyu. 

Selain itu, ia juga meminta manajemen redaksi dari perusahaan media untuk menyiapkan protokol keamanan untuk jurnalisnya. Bagaimanapun, jajaran redaksi harus aktif melindungi jurnalisnya yang mengalami kekerasan, baik saat meliput maupun saat produk jurnalistik itu telah terbit. 

“Jangan biarkan wartawan berjuang sendirian. Harus didampingi untuk melapor dan menuntaskan kasusnya. Jangan berdamai dengan pelaku karena bisa menjadi impunitas,” tegasnya. 

Untuk menggalang dukungan, AJI Jakarta dan LBH Pers meluncurkan petisi untuk mendesak aparat kepolisian agar menuntaskan proses hukum terkait kasus kekerasan Malam Munajat 212. Mengingat, sampai saat ini belum ada satu pun kasus kekerasan terhadap jurnalis yang berakhir di meja hijau.

Ketika dimintai tanggapan terkait rilis yang diterima redaksi, salah satu advokat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga Pendiri dan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT, Herry Battileo, SH, MH mengatakan, kejadian-kejadian kekerasan terhadap jurnalis merupakan hal yang sangat berlebihan akhir-akhir ini.  Oleh karena itu, sebaiknya para jurnalis harus bersatu untuk tidak meliput ormas-ormas yang memang selalu melakukan kekerasan atau ormas yang cenderung ke arah radikalisme.

“Ormas-ormas menjadi besar oleh karena para kuli tinta, tapi mereka tidak menyadari betapa pentingnya para jurnalis dalam menyuarakan perjuangan ormas tersebut, sekali lagi saya ajak rekan-rekan tidak meliput kegiatan apa pun dari ormas yang tidak taat hukum dan cenderung radikal,” tutup Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Media Online Indonesia (MOI) Provinsi NTT. (TIM)