Gubernur NTT Dilaporkan Ke Ombudsman RI Oleh Bentara dan Angkatan Muda Ende

Jakarta,Sorotntt.com – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B. Laiskodat dilaporkan oleh organisasi Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA) dan Angkatan muda Ende ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) atas dugaan melakukan Maladministrasi dalam Penetapan hasil Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede pada Senin,7/3/2022.

Tak hanya Gubernur NTT yang dilapor, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian,Akmal Malik, Dirjen OTDA,Viktor B. Laiskodat,H. Djafar Ahmad, Bupati Ende, Fransiskus Taso, Ketua DPRD Ende, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende dan Erikos E. Rede.

Adapun alasan laporan Bentara dan Angkatan Muda Ende ke Ombusdman RI,karena mulai dari pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende, sampai dengan Mendagri Tito Karnavian, diduga melalukan pelanggaran hukum dan Administrasi dalam proses pemilihan hingga pelantikan Wakil Bupati Ende, yang klimaksnya, ketika Mendagri keluarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19/1/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, Erikos Emanuel Rede.

BACA JUGA:  Kunker ke Flotim, Gubernur VBL Motivasi Petani Jambu Mente

Ketua Umum Bentara untuk Ende, Florensius Sumarlin Bato, meyebutkan Mendagri Tito Karnavian, dianggap telah melakukan pelanggaran dalam Pelayanan Publik. khususnya, dalam proses pemilihan hingga penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Wakil Bupati Ende.

“Meskipun terdapat cacat formil dan prosedural, antara lain tanpa didukung SK Persetujuan DPP. Partai Politik Pengusung (Marsel-Djafar), sebagai syarat yang diharuskan UU dan PKPU, tetapi Tito Karnavian dan kawan- kawan tetap memproses pemilihan dan melantik Erikos M. Rede menjadi Wakil Bupati Ende”, sebut Sumarlin dalam rilis tertulis yang diterima media ini melalui via WhatsApp ,Senin (07/03/2022).

Sementara,Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL),lanjut Sumarlin, dinilai tanpa dasar hukum melantik Erikos M. Rede. Sebab, SK Mendagri Nomor 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende dinyatakan ditarik kembali oleh Mendagri pada tanggal 27 Januari 2024, karena adanya cacad formil dan prosedural yang diakui oleh Mendagri, namun Gubernur NTT tetap melantik pada tanggal 27 Januari 2022, malam hari.

BACA JUGA:  Gubernur dan Wakil Gubernur Tinjau Budidaya Lobster di Mulut Seribu

Ketua Umum Bentara dan Angkatan Muda Ende berharap, Ombudsman RI segera memanggil Tito Karnavian, Akmal Malik, Viktor B. Laiskodat, H. Djafar Ahmad, Fransiskus Taso, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende dan Erikos M. Rede untuk dimintai pertanggungjawabannya, agar pelayanan publik dalam Pemerintahan Daerah di Ende segera mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum.

Sumarlin juga menjelaskan, Permasalahan formil dan prosedure dalam Pemilihan Wakil Bupati Ende, berupa tidak adanya SK Persetujuan dukungan Partai Politik Pengusung, sebegai bentuk dukungan setidak-tidaknya 20% kursi DPRD Ende, sudah menjadi catatan Mendagri dan Dirjen OTDA, sebagaimana Mendagri telah, “Menarik Kembali” Keputusan Mendagri Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tertanggal 19 Januari 2022, melalui Surat Dirjen OTDA a/n. Mendagri Nomor : 132.53/956/OTDA), tanggal 27 Januari 2022.

BACA JUGA:  Destinasi Wisata Baru untuk Penambahan Devisa

Untuk itu ,Bantera dan Angkatan Muda Ende, meminta agar Ombudsman RI segera memproses laporan tersebut .Sehingga ,ketidakabsahan posisi Wakil Bupati Ende, tidak berlarut-larut. dan agar Kabupaten Ende segera memiliki Wakil Bupati yang sah, memiliki legitimasi dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Ende.