SK Bupati Manggarai Dinilai Cacat Prosedur Terkait Pemberhentian Jabatan Kepala SDK Ruteng VI

Kepala Sekolah SDK Ruteng VI, Gere Rofina, S.Pd (Foto:Ist)

Ruteng,Sorotntt.com – Kepala Sekolah SDK Ruteng VI, Gere Rofina, S.Pd secara tegas menolak Surat Keputusan Bupati Manggarai atas pemberhentian jabatannya sebagai kepala sekolah pada SDK Ruteng VI yang tertuang dalam Surat keputusan Bupati Manggarai dengan Nomor. HK/104/2022 tertanggal 23 Februari 2022 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Mangggarai dan Surat Perintah Pelaksana Tugas dengan nomor:BKPSDMD.821.2/1135/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022.

Hal itu disampaikan oleh Gere Rofina, S.Pd selaku Kepala Sekolah. SDK Ruteng VI kepada media ini, Senin (7/3/2022).

Gere Rofina, S.Pd,menjelaskan bahwa dirinya telah melayangkan surat tanggapan kepada Bupati Manggarai dengan nomor 01/SI/SD/03/2022 tertanggal 7 Maret 2022, perihal tanggapan atas surat keputusan Bupati Manggarai terkait pemberhentian jabatan sebagai kepala sekolah pada SDK Ruteng VI.

Adapun beberapa poin yang disampaikan kepada Bupati Manggarai yaitu bahwa selaku Kepala SDK Ruteng VI Ia menolak keputusan tersebut dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

  1. Kami menemukan bahwa surat keputusan Bupati Manggarai melanggar beberapa peraturan perundang-undangan dalam pendidikan seperti UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  2. UU Nomor 30 tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan
  3. Saya menolak pemberhentian ini karena tidak sesuai dengan prosedur yang baik sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penempatan kepala sekolah.
  4. Saya kepala SDK Ruteng VI dalam keadaan baik sesuai standar Permendikbud nomor 6 tahun 2018.
  5. Pemberhentian tanpa alasan dasar dan tidak. Sesuai prosedur UU yang berlaku.
  6. Penempatan PLT sebagai suatu tindakan tidak menghormati harakat dan martabat kepala sekolah di wilayah Kabupaten Mangggarai.
  7. Kami menemukan kejanggalan bahwa; Pelantikan Kepala Sekolah terbaru (SD-SMP) berjumlah 138 sekolah pada tanggal 24 Februari 2022 lalu bahwa saya Kepala devenitif SDK Ruteng VI menerima SK tersebut 26 Februari 2022 yang diberikan lansung oleh PLT SDK Ruteng VI secara kolektif. Sampai surat tanggapan ini dibuat Kepala SDI Dongang belum menerima SK pemberhentian tersebut dan baru menerima kabar ada PLT baru pada sekolah itu dengan surat tugas PLT tanggal 4 Maret 2022 dalam bentuk foto kopi. PLT SDK Ruteng III selama ini diberi jabatan sebagai PLT oleh pimpinan yayasan Sukma tetapi dalam perjalanan diberhentikan oleh Bupati Manggarai ( Tidak sesuai bunyi SK Nomor :76/331.7/SKM/XII/2019)
  8. Saya Kepala Sekolah devenitif SDK Ruteng VI menolak dengan keras acara serah terima jabatan dengan alasan :Kami mau memperjuangkan dan menjaga marwah lembaga pendidikan SDK Ruteng VI dari kepentingan politik.Sampai tanggapan ini ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai aturan hukum dalam pendidikan yang baik.
BACA JUGA:  Pemprov Sumsel Siap Dukung Penyelenggaraan PON XXII Nusa Tenggara Tahun 2028

Demikian surat tanggapan ini. Saya buat untuk dipertimbangkan oleh Bapak Bupati Manggarai dan demi menyelamatkan Marwah pendidikan di bumi Congkasae ini dari kepentingan sepihak dan diskresi politik yang tidak melanggar hukum.

Surat penolakan tersebut tembusannya, disampaikan kepada Wakil Bupati Manggarai, Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mangggarai, Pimpinan Yayasan SUKMA Kabupaten Manggarai, dan Pimpinan media online dan cetak se-kabupaten Manggarai. (*SN*)