Didalam proses pengajuan perpanjangan dan atau pembaharuan SHGB tersebut, bila pemegang SHGB sebelumnya tetap melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana di syaratkan pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahunb1996, maka secara “de facto” HGB tersebut masih berada didalam penguasaann Pemohon SHGB, namun secara administratif “de jure” berada didalam kekuasaan Negara sebagai Pemilik Tanah Negara.
Bahwa adapun Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996,
Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban :
a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan
pemberian haknya;
b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian
lingkungan hidup;
d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, apabila pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;