KASN Minta Bupati Manggarai Batalkan SK Nonjob Pejabat

Ruteng, SorotNTT.Com Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN) Menyurati Bupati Manggarai meminta membatalkan Surat Keputusan yang menonjobkan 26 pejabat.

Dalam surat tersebut dengan degas disampaikan, Membatalkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/67/2022 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan di Ruteng pada tanggal 31 Januari 2022.

Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dengan nomor: B-1190/ JP.02.01/03/2022, tertanggal 28 Maret 2022 dan salinanya diterima Media SorotNTT.Com(Selasa Malam)

Surat rekomendasi KASN tersebut sehubungan dengan adanya surat pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran demosi 26 ASN di Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya, KASN juga meminta Bupati Nabit untuk mengembalikan 24 ASN pada jabatan administrator setara yang kosong, yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.

Terkait dengan informasi Kepala BKPSDM Kabupaten Manggarai yang menyampaikanbahwa akan dilakukan mutasi 2 (dua) ASN atas nama Dorotea Bohasdan Rudi Rudolof Beno pada jabatan Inspektur Pembantu Wilayah 2 dan 5 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, maka harus memedomani Pasal 99 huruf b ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tanggal tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atauMutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah pada angka 3 dan angka 5.

“Apabila dikemudian hari terdapat data dan informasi yang telahdisampaikan kepada KASN tidak sesuai fakta sebenarnya, maka surat rekomendasi ini kami tinjau kembali,” tulis Tasdik.

BACA JUGA:  Kementerian PPN Bappenas gelar konsultasi regional lintas Nusa Tenggara di Labuan Bajo

Kemudian, mempertimbangkan tugas a KASN berdasarkan Pasal 31 ayat (1) huruf b jo. Pasal 31 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, KASN bertugas melakukan Pengawasan atas Pembinaan Profesi ASN dan melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Karena itu, KASN telah membentuk tim pemeriksa berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST/12/KASN/3/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan telah melakukan pengumpulan data, dokumen dan informasi serta klarifikasi bersama-sama dengan Kepala BKPSDM Kabupaten Manggarai Drs. Maksimilianus Tarsi dan Maria Elsiana A. Nganta S.E selaku Kabid Pengembangan SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Manggarai, dan Robertus Harianto Parat S.E selaku Kabid Pengadaan dan Pengembangan Karir Aparatur BKPSDM Kabupaten Manggarai.

“Bahwa Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor:HK/67/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai yang ditetapkan di Ruteng pada tanggal 31 Januari 2022,” tulis Tasdik Kinanto.

Tasdik Kunanto juga menyebut rencana pembentukan Staf Khusus Bupati Manggarai dengan terbitnya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Bupati untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah jabatan di luar organik Instansi Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:  Bupati Manggarai Menerima Kunjungan Dandrem 161 Wirasakti Kupang

Sehingga level dan kedudukan jabatan harus jelas. Setelah KASN melakukan konfirmasi dengan BKPSDM Kabupaten Manggarai, Maksimilianus Tarsi bahwa Staf Khusus Bupati Manggarai tersebut nanti akan selevel dengan jabatan pelaksana.

Oleh sebab itu, sama artinya bahwa ke-26 ASN tersebut mengalami demosi. Sebab, jabatan pelaksana berada di bawah kedudukan jabatan administrator.

“Bahwa Pasal 131 Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang-undang ini,” tulis Tasdik Kinanto.

Ia bahkan menyebut perpindahan 26 ASN dari jabatan administrasi tersebut menjadi pelaksana terjadi penurunan eselon dari eselon III. a dan III. b menjadi eselon V.

Sampai saat ini pun 26 ASN yang mengalami penurunan eselon sesuai dengan informasi yang diberikan Maria Elsiana A. Nganta selaku Kabid Pengembangan SDM Aparatur BKDPSDM Kabupaten Manggarai tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Kemudian, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk jenis hukuman disiplin berat.

Selanjutnya, pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pada ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.

BACA JUGA:  Upacara Pembukaan TMMD ke-104 Kodim 1612/Manggarai

Tasdik Kinanto menambahkan, pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada ayat (3) menyatakan dalam Pola karier PNS dapat berbentuk: a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antarkelompok JA, JF, atau JPT.

“Bahwa apabila ke-26 ASN tersebut nanti akan menjadi Staf Khusus Bupati Manggarai dalam rangka percepatan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020-2026, maka penugasan tersebut merupakan tugas tambahan di luar jabatan administratornya,” sebut Tasdik Kinanto.

Tembusan surat tersebut disampaikankepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Nusa Tenggara Timur juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai.