Demo PMKRI Ruteng dan FMPD tolak money politic

Kecam Money Politic di Satar Mese, PMKRI dan FMPD Demo

Daerah Flores

RUTENG, SorotNTT.com – Menyikapi money politic yang terjadi di Desa Terung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Ruteng bersama Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) melakukan aksi demonstrasi di beberapa tempat di Kota Ruteng, Jumat (03/05/2019).

Pantuan langsung SorotNTT.com, para aktivis menggunakan tiga mobil,  dua dump truck dan satu pick up. Kegiatan orasi politik mereka dimulai dari Katedral Ruteng menuju Kapolres Manggarai, ke Kejaksaan Tinggi Manggarai, ke Banwaslu Manggarai, dan terkhir ke KPU Manggarai.

Dalam aksi tersebut mereka secara bergantian berorasi menuntut agar Banwaslu Kabupaten Manggarai, KPU Manggarai, Kejaksaan Tinggi Manggarai, serta Kepolisian Resort Manggarai menyelesaikan secara tuntas kasus dugaan politik uang.

Dalam orasinya, Ignasius Padur selaku Ketua Presidium PMKRI Ruteng menyampaikan tentang sikap profesional yang harus dimiliki Banwaslu, KPU, Kejaksaan Negeri Manggarai, serta Kepolisian Resort Manggarai untuk menyelesaikan secara tuntas aksi money politic, yang dilakukan oleh salah satu politisi kader Partai PAN di Desa Terong, Kecamatan Satar Mese. Dalam kegiatan money politic, yang terjadi Hendrikus Abot mendatangi warga memberikan uang, serta stiker caleg nomor urut 1 Partai PAN, atas nama Magdalena Manul.

“Kami mendukung Bawaslu Kabupaten Manggarai, KPU Kabupaten Manggarai, Kepolisian Resort Manggarai dan Kejaksaan Manggarai untuk mengusut tuntas kasus money politic yang dilakukan oleh Hendrikus Abot,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, pemilu serentak yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019, tidak sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Hal ini disampaikannya atas dasar adanya bukti praktik money politik yang dilakukan oleh kader Partai PAN. Menurutnya pemilu yang diselenggarakan, harus bersifat profesional, adil, jujur, akuntabel, serta proporsional sesuai dengan pokok dan fungsinya. Peserta pemilu mampu menaati regulasi yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Senada, salah satu anggota PMKRI yang berorasi di depan Kantor Polres Manggarai, mengatakan money politic yang terjadi merupakan tindakan pencederaan terhadap demokrasi yang sedang berlangsung.

“Oknum yang melakukan politik uang, hari ini perlu kita catat bersama dan kita catat bersama bahwa itu pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Yakin dan percaya ketika hari ini kita melegalkan yang namanya politik uang. Anak cucu kita tidak akan menjadi orang berguna bagi bangsa dan negara,”  ungkapnya.

Namun pada aksi terakhir yang tujuannya ke KPU, aspirasi mereka tidak didengar oleh KPU. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian menutup jalan masuk ke KPU. Beralasan pihak KPU masih melaksanakan pleno. Para aktivis meminta ke pihak kepolisian untuk menghadiri perwakilan Komisioner KPU menemui mereka, namun permintaan tersebut tidak diizinkan. (Miki)