Korelasionisme Politik Diaspora dan Pabrik Semen di Matim

Flores Opini

Alfred Tuname
Warga Manggarai Timur, Tinggal di Borong

Let’s begin with politics. Sebab, Segala hal pasti bersentuhan dengan politik. Dalam politik, tak ada urusan yang tertinggal. Sekecil apapun itu. Apalagi itu menyikut kepentingan banyak orang dan orang yang berkepentingan.

Arsiran politik lokal Manggarai Timur (Matim) pun tak luput dari mata orang-orang yang berkepentingan. Tidak hanya bagi orang yang ber-KTP Matim, orang yang menyebut dirinya diaspora pun ikut nimbrung.

Mungkin karena dalam politik ada kekuasaan yang menjadi subyek hasrat; ada juga sumber daya ekonomi yang menjadi obyek hasrat. Tampaknya, libidinal politik ini lebih dilihat terang dari posisi berjarak. Sebut saja itu dari mata orang-orang diaspora (eyes of the diasporas).

Oleh karena itu, apapun dilihat (gaze of the diasporas) selalu diukur dari tempat ia berpijak. Ukurannya adalah persepsi indrawi dan imaji yang ia idap dari tempurung ruang hidupnya. Apa yang ia lihat, diukurkan pada orang atau tempat asal. Kalau ia hidupnya di gurun, maka fatamorganannya adalah pohon dan air. Kalau ia hidupnya di kutup, maka mimpinya adalah matahari. Kalau ia hidupnya di New York, maka rindunya adalah egalite tanpa rasisme. Kalau ia hidupnya di Jakarta, maka keinginannya adalah kekayaan dan tanpa polusi.

Persisnya pria tua, kalau ingin kembali vitalitas, maka viagra digunakan sebagai suplemen. Itulah analogi paralel bagi segelintir diaspora yang nyaris kehilangan arah di luar sana. Dalam kegamangan hidup, terpaksa ia melihat kembali peluang yang muncul dari tempat asalnya. Semua urusan di daerah pun menjadi perhatian. Tujuannya, survive! Batang tubuhnya adalah ekonomi (economic survival), juga kekuasaan (political survival). Terjadilah “korelasionisme” itu (mengutip istilah Quentin Meillassoux).

Tidaklah heran, banyak para diaspora (yang merasa mampu) berbondong-bondong ke daerah di musim Pilkada/Pilgub/Pileg (caranya: amplifikasi pemberitaan dan bayar buzzer untuk dongkrak popularitas sebelum musim tiba). Atau melibatkan diri dalam kemelut urusan di daerah (provocative action).

Jelas, tidak ada makan siang gratis! Tidak ada “mode gratis”. Semua yang pro deo, pasti dikuti “do ut des”. Jika ada petisi tolak ini-itu, maka catatan kakinya adalah nomor rekening (norek). Petisi itu pun ditandatangani oleh para diaspora dan kroninya sendiri. Harapannya, siapapun boleh isi di rekening itu. Petisi jadi semacam “cek kosong” yang boleh diisi. Inilah tipikal cari duit zaman now, di musim pandemi. Apa saja dibuat yang penting jadi uang (baca: economic survival).

Begitu pulalah dengan aksi-aksi pembelaan yang katanya kepada rakyat kecil. Tampak gagah memang, tetapi ada seruan: dukunglah kami sang pembela. Dukungan itu equal dengan dana dan akomodasi. Seperti petisi, ada norek dan proposal (ke perusahaan atau donatur (domestik atau asing) yang dijadikan “cek kosong”. Ups, tak ada makan siang gratis, bukan?

Kalau cara kerja economic survival itu dengan “dibayar tunai”, cara kerja political survival-nya agak berbeda. Metodenya, pay it backward ! Kerja saja dulu, bayar atau balas jasanya nanti. Jika waktunya tiba, jangan lupa! Karenanya, para diaspora akan berusaha tampil di semua media. Apapun yang dilakukan pemerintah, dikritik habis-habisan. Bila perlu, caci maki dan sumpah serapah dilontarkan. Sebutan “kepentigan rakyat kecil” dijadikan etalase jualan politik.

Ketika musim politik tiba (Pilkada/Pilgub/Pileg), munculkan tagihan riil politik. Hasrat diaspora itu adalah veni, vidi, vici ! Saya datang, saya liat, saya menang! Dalam konteks political survival, kalau mau jujur, para diapora itu tidak membangun apa-apa juga untuk daerah. Di luar sana mereka juga hidup dalam kesusahan. Sedikitnya, ada vivere pericoloso (mengutip Soekarno) “hidup menyerempet maut” (sebagai misal, mungkin sedang berjuang dengan penyakit kanker sang istri, stroke, PHK perusahaan, perceraian, depresi kronis gagal calon DPD/DPR, utang politik/bank, biaya kontrakan/rumah, polusi, tuntutan gaya hidup, dll). Uniknya, mereka selalu ingin tampil. Banyak bualan dan cuitan medsos jadi kebutuhan (baca:katarsis). Itu juga untuk bangun piramida-kartu politik di daerah: tampak popular, tampak hebat (political camouflage).

Nah, ketika pemerintah berusaha membangun daerah untuk kepentingan rakyatnya, terlihat selalu salah dari lanskap gaze of the diasporas. Dalilnya, salah karena salah saja. Titik! Tanpa ada solusi konstruktif pun sedikit paralaks perbaikan (mungkin karena kepentingan ingin maju politik, maka pemerintah hanya dibaca sebagai petahana).

Padahal, konsepsi diaspora semestinya adalah mendukung pembangunan daerah, tempat lahir. Sebab, imajinasinya adalah identitas, homeland dan kebanggaan. Bangsa Israel diaspora selalu bangga dan mendukung pembangunan negara Isreal (baca: zionisme). Bangsa India dispora selalu membanggakan budaya dan investasi India yang maju. Konsep diaspora pun menjelma sebagai gerakan sosial (as social movement) yang mendukung kehidupan sosial-ekonomi di tempat asalnya.

Pada sekala lebih kecil, Manggarai (Matim), mereka yang menyebut dirinya diaspora menjelma sebagai gerakan politik (political movement) untuk daerah. Manuver politik dirancang dari luar untuk menggembos kredibilitas pemerintah daerah. Segala isu pun menjadi bahan baku politik dalam rancang bangun gerakan politik.

Tidaklah heran, kebijakan Pemda Matim, mulai dari soal perbatasan wilayah Matim-Ngada sampai investasi pabrik semen di Luwuk dan Lengko Lolok, menjadi isu politik yang sangat seksi di hadapan eyes of the diasporas.

Persoalan batas wilayah Matim-Ngada sudah final. Realitasnya, masyarakat sudah hidup damai berdampingan. Mungkin karena diangkat sebagai “skak-mat politik”, para diaspora tidak peduli dengan realitas itu, dan soal batas pun disebut dan diusut terus.

Persis sama dengan pro-kontra investasi pabrik semen di Luwuk dan Lengko Lolok. Persoalan itu menjadi “mainan” politik baru bagi para diaspora. Entahlah siapakah yang mereka bela. Realitasnya 98% warga kampung pro-investasi. Warga mau direlokasi karena yakin hidup akan lebih baik.

Tak mau kebakaran jenggot, diaspora pun mencari jejaring mitra dan sejuta alibi ekologis kontra investasi pabrik semen. Di Jember (Jember Hongsi), tampak lokasi pabrik semen berdampingan dengan hamparan sawah (sumber: dok. PT Semen Singa Merah NTT), nggak ngaruh tuh pada sektor pertanian.

Lalu, ada lagi yang membuat dalil yang kontraris: paralelisasi dua premis mayor yang saling bertentangan. Yang satu berdalilkan karst, yang lain berdalilkan pertanian. Apa nggak ajaib, ada petani yang nekat tanam padi di atas tumpukan batu kapur?

Warga Luwuk dan Lengko Lolok tentu tidak mau terjebak dalam “argumentum ad verecundiam”. Mereka pasti tidak percaya atas semua dalil atau pembenaran yang justeru bukan berasal dari pakar pertanian atau ahli lingkungan hidup. Dengan sendirinya terjadi disclaimer.

Mengajari petani dengan basis ilmu filsafat/hukum/politik/sosial adalah hal yang “dungu” (mengutip istilah Rocky Gerung). Jika basis ilmu Anda soal langit, jangan ajari petani soal batu dan padi. Mereka lebih jago. Jangan pula mendikte masyarakat kecil soal penderitaan, jika Anda sedang duduk di kursi empuk. Mereka pernah merasakan seperti apa penderitaan itu.

Cukuplah dengan mendukung pilihan rasional mereka. Bila mayoritas masyarakat memilih pro-investasi pabrik semen di atas hamparan batu gamping mereka, hormatilah keputusan mayoritas mereka. Jika basis rasionalitas ekonomi yang mereka pakai, maka dengarkan nurani mereka.

Dengan demikian, masyarakat Luwuk dan Lengko Lolok itu lebih memilih kenyang ketimbang berfilsafat. Prima mangiare, poi filosofare. Kalau para diaspora sudah kenyang, berpuaslah dengan berdalil dan berfilsafat. Mungkin dengan opsi berdalil dan berfilsafat, obsesi kekuasaan politik dapat terpenuhi. Tetapi jangan halangi otonomi warga dalam menentukan pilihannya.