Membangun Narasi Kampanye di Media Sosial

Daerah

Oleh: Felisianus Novandri Rahmat
Peminat Isu Media, Politik dan Sosial. Alumnus Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan

Pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi mengharuskan setiap pasangan calon dan tim sukses untuk melaksanakan kampanye melalui media sosial. Kampanye secara virtual dinilai sebagai solusi terbaik untuk diterapkan saat ini mengingat penyebaran virus covid-19 masih sangat tinggi di Indonesia. Penerapan model kampanye melalui media sosial diharapkan bisa mencegah penyebaran virus covid-19 serta meniadakan aktivitas yang mengundang kerumunan massa seperti kampanye akbar dan konser-konser musik selama masa kampanye berlangsung.

Menyikapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia juga secara khusus mengubah peraturan pilkada. Dalam aturan terbaru, yang termuat dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi Non Bencana Alam Covid-19 melarang diselenggarakannya konser musik atau kegiatan yang mengundang orang banyak selama masa kampanye. Kampanye boleh dilakukan melalui media sosial dan media daring. KPU juga menegaskan bahwa kampanye melalui jejaring sosial harus bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja agar para penggunanya dapat berpartisipasi, berdiskusi, berbagi, berinteraksi, berkolaborasi dan menciptakan konten berbasis komunitas. Menurut Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, selaku anggota KPU dalam Webminar KPU RI “Adaptasi Kebiasan Baru Pemilihan 2020: Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring,” Jumat (2/10), pasangan calon dan tim dapat membuat akun-akun media sosial dan kemudian didaftarkan sebagai akun resmi di KPU.

Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Di Amerika misalnya, penggunaan jejaring sosial sebagai sarana berkampanye sudah dilakukan sejak pemilihan Pilpres tahun 2008. Sementara untuk konteks Indonesia, tren penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik dan menggalakkan dukungan masyarakat dimulai sejak pilkada DKI Jakarta tahun 2012, kemudian dilanjutkan pada pilpres 2014 (Munzir, Asmawi & Zetra, 2019). Para politisi dan partai politik sejak saat itu mulai menyadari kehadiran media sosial dapat menjadi sarana untuk membangun opini publik di masyarakat serta menjadi sarana penyampaian program, kampanye, promosikan kandidat serta sarana berinteraksi antara kandidat politik dengan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya akun-akun media sosial dari politisi dan partai politik yang sengaja dibuat untuk berinteraksi dan menjadi sarana penyampaian pesan politik kepada masyarakat, juga membentuk tim khsusus untuk menangani media sosial. Beberapa politisi Indonesia misalnya sangat aktif di media sosial seperti Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Fahri Hamzah, Fadli Zon dan juga akun-akun partai politik yang terpantau sangat aktif di media sosial dan memiliki pengikut dalam jumlah yang banyak.

Tren ini pun terus berkembang, tidak hanya di masa kampanye, tetapi perannya mencakup seluruh rangkaian proses politik baik itu penyampaian aspirasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah dan sebagainya. Media sosial menurut Wooley, Limperos dan Oliver dalam Perdana dan Wildianti (2018) hadir sebagai sarana yang efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat ataupun pemilih, membentuk opini publik dan mengatur agenda politik. Model kampanye di media sosial memang sangat diminati karena para kandidat juga bisa menjalin komunikasi yang bersifat dua arah dengan pemilih, jangkauan pesannya sangat luas serta biaya yang relatif murah jika dibandingkan melakukan kampanye di media konvensional atau pun secara langsung.

Selain itu, saat ini masyarakat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak yaitu mencapai angka 160 juta pengguna aktif, meningkat sekitar 10 juta pengguna jika dibandingkan tahun lalu (We Are Social: Januari, 2020). Tingginya angka tersebut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia saat ini banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial untuk berbagai tujuan seperti mencukupi kebutuhan akan informasi, berbelanja, berbisnis, berpolitik dan sebagainya. Fakta ini kemudian dapat dijadikan alasan mengapa kampanye secara virtual sangat tepat dilakukan.

Makanya tidak mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir wacana-wacana politik justru banyak diperdebatkan di ruang maya. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram dan juga Youtube tidak hanya menjadi sarana yang digunakan oleh para politisi dan partai politik untuk menjangkau para pemilih tetapi anggota masyarakat juga turut andil dalam menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan dan sebagainya melalui di ruang maya. Sebagai contoh pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan presiden 2019. Dua kontestasi tersebut paling menyita perhatian, media sosial memainkan peran penting dalam menggiring dan membangun opini publik terhadap pasangan calon.

Isu-isu politik yang dinarasikan para kontestan dan para pendukung masing-masing calon lebih banyak disampaikan di media sosial. Saling sebar hoax, hate speech dan politik adu domba. Hal tersebut memantik reaksi dari masyarakat seperti saat pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, masyarakat juga terlibat dalam perang tagar (hastag) atau diskusi-diskusi politik lainnya. Di media sosial masyarakat mendapatkan panggung untuk merespon dan menanggapi secara cepat serta membagikannya kepada pengguna lain mengenai isu-isu politik yang sedang terjadi. Fenomena tersebut kemudian memperlihatkan bahwa media sosial menjadi sarana penyamapian pesan politik atau kampanye yang tepat dilakukan di era digital saat ini.

Namun perlu disadari juga bahwa, kampanye di media sosial juga berpotensi menimbulkan konflik. Potensi pelanggaran UU ITE No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik selama masa kampanye. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena wacana-wacana di ruang publik justru perdebatan yang tidak substantif seperti kampanye negatif, ujaran kebencian, hoax, isu politik identitas dan sebagainya. Perdebatan tentang cebong, kampret, PKI, pribumi, kriminalisasi ulama, penista agama kerap dimainkan dalam dua kontestasi pemilu tersebut yang kemudian menimbulkan perpecahan, konflik terjadi di masyarakat karena termakan hoax. Perdebatan tidak lagi berada pada tataran programatik tetapi pada hal-hal yang tidak substantif.

Narasi Kampanye di Media Sosial

Narasi kampanye di media sosial merupakan suatu aspek penting untuk diperhatikan pada pilkada kali ini. Terciptanya suasana pilkada yang damai dan kondusif tentunya tidak lepas dari bagaimana narasi-narasi yang dibangun diruang publik oleh kontestan pemilu, tim sukses dan para pendukung masing-masing calon. Adapun narasi yang penulis maksudkan di sini adalah pesan-pesan kampanye yang positif, edukatif, mencerahkan agar narasi-narasi yang menjurus pada kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign) seperti isu suku, agama, suku dan ras (SARA), hoax, fitnah, dan ujaran kebencian tidak lagi dikumandangkan.

Narasi kampanye yang diharapkan adalah mengedepankan perdebatan pogramatik artinya pesan kampanye yang disebarluaskan merupakan visi dan misi atau gagasan dan perencanaan program dari masing-masing calon untuk memberikan gambaran kepada masyarakat. Masyarakat memilih berdasarkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk perubahan dan pembangunan ke depan. Sehingga masyarakat memilih berdasarkan alternatif yang diberikan para calon bukan berdasarkan faktor kedekatan emosional, psikologis atau karena termakan isu politik lainnya. Sehingga wacana-wacana politik di ruang publik tidak menimbulkan polemik serta benturan di masyarakat.

Oleh karena itu, kampanye sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pemilu sudah seawajarnya mendapatkan perhatian serius dari para kontestan pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi dan misi, program atau personal image kandidat serta menjadi ruang komunikasi politik antara kontestan pemilu dan masyarakat. Media sosial harus dimanfaatkan dengan baik dan menjadi ruang untuk melakukan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Narasi kampanye harus informatif untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang profil, visi dan misi serta konsep pembangunan yang dicanangkan oleh para kandidat. Sebagaimana menurut Stanley Kelly fungsi kampanye adalah untuk memberitahu kepada pemilihnya. Kampanye juga kata Dan Nimmo bertujuan mempersuasi masyarakat untuk memilih atau mempengaruhi sikap politik masyarakat (Rusfian & Nurhajati, 2015).

Tidak hanya itu, pesan-pesan kampanye politik harus dikemas secara menarik dan kreatif, baik berupa video pendek, iklan, foto dan gambar, meme politik dan sebagainya. Pesan-pesan kreatif dan menarik sangat diperlukan agar diskusi di ruang maya tidak lagi mengedapankan narasi-narasi negatif yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik di masyarakat. Melainkan mengedepankan diskusi ide dan gagasan tentang pembangunan yang akan dicanangkan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas tentang siapa kandidat yang akan dipilihnya nanti.

Dalam mewujudkanya diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat dari banyak pihak seperti pasangan calon, tim sukses, penyelenggara pemilu, para elite politik, pemuka agama, kaum akademisi dan juga media untuk memberikan edukasi politik yang baik di ruang virtual melalui diskusi-diskusi menarik, kritis dan membangun. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga didorong untuk melakukan pengawasan yang antisipatif dan tidak reaktif khususnya dalam memantau kampanye di media sosial. Pihak-pihak di atas juga berkewajiban menjaga agar pelakasanaan kontestasi kali ini tetap berada pada koridor yang benar dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bisa mencederai demokrasi.