perempuan dan keterwakilan

Perempuan dan Keterwakilan Politik

Opini

Dalam setiap hajatan demokrasi berbagai isu seputar kandidat akan membesar dan berkembang menjadi polemik-polemik yang panas. Mulai dari isu gender, keterwakilan mayoritas, pendidikan dan kapabilitas calon, agama, komitmen terhadap demokrasi, serta sikap terhadap status quo.

Di tengah situasi yang mulai memanas tersebut, ada satu isu yang kemudian berkaitan dengan sikap budaya politik kita, yaitu sikap ketidakpedulian kita terhadap orang lain, sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri, sikap tidak mau menerima kekalahah secara sportif, dan sikap intoleransi terhadap kelompok lain. Setiap orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri.

Keterwakilan Perempuan

Dalam tulisan ini, penulis ingin menjelaskan salah satu isu yang sering mencuat dalam hajatan demokrasi kita saat ini. Apalagi kalau bukan polemik gender (keterwakilan perempuan). Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik memiliki persentase sebanyak 30%. Hal ini semestinya dijadikan angin segar bagi perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Sekaligus dapat mendorong aktivis perempuan untuk selalu bergerak  masif memajukan diri dan menyuarakan persoalan kemiskinan, kekerasan seksual, kesehatan, dan segala permasalahan perempuan.

Akan tetapi, keterwakilan perempuan dalam partai politik turut menjadi sebuah permasalahan. Ketika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan tidak dibahas secara detail dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008. Sehingga perlu ditinjau kembali dan dicari dalam perundangan lainnya. Misalnya, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 bahwasannya keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

 Sementara jika dipahami lebih lanjut, term pemberian pada makna keterwakilan perempuan seolah-olah menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dalam politik hanyalah sebuah    pemberian atau hadiah. Sehingga pergolakan muncul dan mengusulkan agar undang-undang tersebut harus dikaji ulang dengan basis argumentasi bahwa keterwakilan perempuan bukanlah sebuah pemberian melainkan suatu konsep kesetaraan.

Pada kenyataannya hingga saat ini affirmative action yang merupakan sebuah harapan agar perempuan mendapatkan setidaknya sesuai dengan ketentuan minimum 30 % keikutsertaan pada setiap aktivitas publik dan politik, tampaknya belum dipenuhi.

Hal tersebut tampak pada hasil Pemilu 2014 lalu, angka keterwakilan perempuan masih belum mencapai target 30% di parlemen.

Di tingkat DPR RI hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Di DPRD Provinsi, keterwakilan perempuan hanya 16,43% atau 350 perempuan menduduki jabatan dari 2.130 anggota DPRD Provinsi se-Indonesia. Sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota hanya terdapat 14% atau 2.296 anggota perempuan dari total 16.883 anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tingkat DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya 25,74% atau  34 anggota perempuan dari 132 anggota yang menduduki jabatan legislatif. (https://www.kemenpppa.go.id).

Permasalahan lain, proporsi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik(birokrasi) ternyata masih kurang menguntungkan perempuan.

Hal ini diperjelas dalam riset PUSKAPOL UI di 34 kementerian  cenderung timpang. Hanya sekitar 22, 38% jabatan struktural diisi oleh perempuan. Proporsi perempuan pejabat struktural berada pada jenjang eselon III dan eselon IV sedangkan pada jenjang atas rata-rata hanya ada 1 perempuan dari 10 pejabat eselon I. (https://www.puskapol.ui.ac.id).

Padahal pejabat struktural pada jenjang tertinggi ini banyak terlibat dalam pembuat kebijakan strategis di pemerintahan. Keterwakilan gender dalam hal proporsi perempuan yang lebih besar lagi. Diperlukan baik untuk membuat kebijakan yang berperspektif gender maupun untuk mengawasi ketaatan penyelenggaraan pemerintah dalam mengimplementasikannya.

Faktor Penghambat

Berbagai faktor disinyalir menjadi alasan tidak terpenuhinya kuota untuk  perempuan aktif  dalam arena politik dan menduduki jabatan publik untuk menyuarakan haknya sama dengan kaum laki-laki baik dalam ranah lokal, nasional, hingga internasional. Adapun faktor yang menghambat pergerakan peran perempuan dalam jabatan publik dan politik, ialah:

pertama faktor budaya, yang mana dominasi laki-laki dalam budaya patriarkat begitu kuat sehingga keikutsertaan perempuan sangatlah minim. Hegemoni laki-laki seperti candu yang kemudian membuat perempuan “ketagihan” untuk tetap bertahan di bawah bayang-bayang budaya patriarkat.

Kedua, faktor sosial,  yang mana pengaruh lingkungan sosial (masyarakat) juga turut mempengaruhi aktivitas perempuan di ruang publik. Semisalnya perempuan yang sering keluar malam dan dianggap perempuan yang “kurang baik” sementara pada waktu bersamaan laki-laki begadang hingga larut malam malah ditolerir. Stereotip yang begitu ekstrim diamanatkan untuk perempuan merupakan sebuah “cambukan” psikologis yang sering kali melemahkan perjuangan perempuan.

Ketiga, adanya peran ganda, selain sebagai pekerja rumah tangga, perempuan juga dalam waktu bersamaan harus menjadi wanita karier. Beban ganda yang dimiliki perempuan ini menjadi biang minimnya keikutsertaan perempuan dalam ranah politik.

Keempat, ruang kerja yang kurang nyaman bagi perempuan, dimana pimpinan umumnya tidak memiliki inisiatif untuk memajukan perempuan. Fasilitas kantor yang tidak memadai untuk menyeimbangkan peran perempuan di dalam keluarga dan pekerjaan. Semisal, tidak tersedianya fasilitas day care bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dengan anak balita.

Keterwakilan Perempuan dan Gender

Oleh karena itu, keberpihakan terhadap kesetaraan gender harus dikedepankan. Pendidikan dan pemahaman gender juga jangan hanya disampaikan kepada kaum perempuan tetapi juga yang lebih penting juga kampanye tentang kesetaraan dan kesamaan pemberlakuan gender juga harus menyasar terhadap kaum laki-laki. Sebab, bagaimana pun juga hegemoni patriarki sudah menjadi “benalu” yang menghambat perjuangan kaum perempuan.

Selain itu, ketersediaan akses ke ranah publik melalui reformasi sistem aturan normatif harus dijalankan. Peran institusi dan lembaga Negara serta pranata sosial masyarakat harus mengedepan asas keberpihakan gender.

Partai politik sebagai suatu wadah “penyalur aspirasi” sekaligus medium yang rasional harus mampu menginstal pengetahuan (knowledge) politik ke setiap lapisan masyarakat melalui fungsi pendidikan politik.

Dengan demikian, harapan dan partisipasi serta akses kaum perempuan ke ranah publik akan semakin menguat. Sehingga disparitas keterwakilan perempuan dan laki-laki pada jabatan publik dan pengambil keputusan (birokrat atau politisi) tentunya akan mencapai taraf kesetaraan (egaliter).

Oleh: Alvino Latu

Catatan redaksi :   Opini kolom ini adalah tulisan pribadi penulis, isinya tidak mewakili pandangan redaksi SorotNTT.com