Tim Komnas HAM RI Gelar Pertemuan Dengan Pihak PT.IMM dan PT.Singa Merah NTT

Daerah

Ruteng, SorotNTT.Com-Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) gelar pertemuan dengan pihak pimpinan PT.Istindo Mitra Manggarai(IMM) dan PT.Singah Merah NTT serta perwakilan warga dari kampung Luwuk dan Lengko Lolok bertempat di Ruteng, Selasa(20/10/2020).

Agenda pertemuan ini prihal permintaan keterangan terkait penolakan rencana pembangunan pabrik semen oleh PT. Singa Merah NTT di Kampung Luwuk serta konsesi pertambangan batu gamping di kampung Lengko Lolok.

Awalnya Tim Komnas HAM ini berkunjung ke kampung Luwuk dan bertemu masyarakat yang tidak setuju kehadiran perusahaan dan setelah itu mereka langsung bertemu pihak Perusahaan serta perwakilan masyarakat Luwuk dan Lengko  Lolok yang setuju kehadiran perusahaan ini di Ruteng bersama pihak perusahaan.

Ketika berlangsungnya dialog, Tim Komnas HAM menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran mereka, serta ingin menggali berbagai hal terkait apa yang terjadi serta proses kegiatan yang berjalan sampai saat ini.

Kepada Tim Komnas HAM, Pimpinan Perusahaan PT.Istindo Mitra Manggarai dan PT.Singa Merah NTT, Didimus Soe menyampaikan apresiasinya atas pertemuan ini.

“Menurut pihak Perusahaan, kami siap bertemu dengan semua pihak yang berkompeten dengan tujuan untuk mendapatkan solusi yang terbaik, demi kemajuan daerah Manggarai Timur  khususnya dan Propinsi NTT umumnya”

“Kami sangat terbuka, termasuk permintaan dari Tim Komnas HAM untuk bertemu saat ini, jelas Didimus”.

Untuk diketahui proses awal masuknya perusahaan ini sangat terbuka sejak dua tahun yang lalu, dimana komunikasi dengan warga begitu intens dilakukan.

Dalam hal komunikasi dengan masyarakat Luwuk dan Lengko Lolok, perusahaan secara langsung terlibat dalam mensosialisakan kehadiran pabrik semen ini ke masyarakat dan tidak pernah pernah melibatkan pihak-pihak yang tidak berkompeten dalam hal ini.

Berawal dari persetujuan semua masyarakat dikampung Luwuk atas kehadiran kami,  terbukti dengan kami diterima secara adat, serta mengijinkan kami untuk melakukan kegiatan eksplorasi di lahan mereka.

Ternyata dikemudian hari, dengan alasan yang kami sendiri tidak paham, 7 KK memilih untuk menolak kehadiran kami.

Kami menduga sikap penolakan mereka karena adanya campur tangan pihak lain yang ada diluar kampung Luwuk ini.

“Semua proses begitu terbuka, termasuk proses perjanjian antara kami dan masyarakat juga sangat terbuka, karena dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat, itu membutuhkan waktu hampir dua tahun”.

“Saya asli putra Manggarai Timur, tentu berharap ada kemajuan didaerah ini, kami pasti memberikan yang terbaik”, tegas Didimus pula.

Perwakilan masyarakat yang memiliki lahan dikampung Luwuk , Bernabas Raba kepada Tim Komnas HAM menyampaikan bahwa situasi di lapangan sangan kondusif, sama sekali tidak ada gesekan.

“Bagaimana mau ada gesekan, sementara dikampung ini kita keluarga semua; ada keluarga yang bapanya menolak tetapi anaknya setuju kehadiran perusahaan dan sudah menerima uang tahap awal serta menanda tangani perjanjian, semua tergantung diri masing-masing”.

Kehidupan sehari-hari juga aman-aman saja, soal pilihan dukung dan tolak itu hak setiap orang, jelas Bernabas.

Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk menghormati hak kami 60 KK yang mendukung, jangan hanya mendengar dari 7 KK yang menolak serta kelompok prndukungnya, tutur Bernabas.

Perwakilan kampung Lengko Lolok Klemensius Salbi kepada Tim Komnas HAM juga menyampaikan bahwa saat ini kami aman-aman saja, dan semua menunggu kapan masuk tahap selanjutnya yaitu pelunasan dari pihak perusahaan.

Sejak tiga bulan terakir kami menunggu tahapan selanjutnya, karna tidak ada lagi yang perlu kami bahas, semuanya jelas ada didalam kesepakatan antara warga dan perusahaan.

Menyangkut  2 KK yang menolak itu adalah pilihan mereka, tetapi perlu diketahui juga bahwa anak dari yang menolak itu, ikut mendukung kehadiran perusahaan, serta telah menanda tangani kesepakatan dengan perusahaan.

Yang heboh itu diluar saja pa, kami dikampung biasa-biasa saja, karna niat menerima perusahaan ini dari hati kami sendiri, tanpa ada paksaan pihak lain.

Kami juga telah mengirim surat pernyataan sikap kami ke Komnas HAM tertanggal 12 juni 2020 dan diterima oleh Komnas HAM tanggal 8 juli 2020, mohon ini ditanggapi juga, karna itu hak kami, tutur Klemens.

Pihak Tim Komnas HAM juga menyampaikan bahwa masalah komunikasi juga menjadi kendala yang ada, apabila melihat situasinya, ini yang harus di benahin jelas mereka.

Komnas HAM ada ditengah dalam hal ini, tidak memihak pihak yang mengadu dan pihak yang teradu, kita mendengar semua pihak, agar bisa mencari jalan terbaik.

Kami juga sangat mengharapkan agar kedepanya tidak terjadi gesekan ditengah masyarakat, mari kita ciptakan situasi yang kondusif.

Diakir dialog ini pimpinan perusahaan Menyerahkan dokumen-dokumen proses kegiatan kesepakatan dengan masyarakat kepada Tim Komnas HAM dan diterima oleh Bapak Gatot.